Batam.- Ketua Dewan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Riau, IMMawan Anas Rullah Simanjuntak. Menyorot dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran Bisnis Alat Tes SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR).
“DPD IMM Kepri menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat ditengah kondisi perekonomian indonesia keadaan terpuruk, Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19″ungkap Anas pada 5/11/2021 di batam.
Pandemi Covid-19 masih belum usai, penderitaan rakyat seolah tiada habisnya. Sejak kasus pertama diumumkan setidaknya sebanyak 1,3 juta orang sudah pernah terjangkit dan 35.000 orang telah meninggal dunia. Dampak di sektor ekonomi paling dirasakan oleh rakyat Indonesia, sebelum pandemi melanda dunia jumlah penduduk miskin Indonesia berkisar 9,5%, data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni kisaran 15-17% penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan.
Berbanding terbalik dengan penderitaan yang saat ini sedang dirasakan rakyat indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.
Salah satu yang paling fantastis adalah harta kekayaan Menteri Koordinator(Menko) Maritim dan Investasi(Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan kenaikan harta senilai Rp 67.747.603.287 dan berubah memiliki harta Rp 745.188.108.997 total penambahan kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Rp 677.440.505.710 selama masa pandemi.
Lonjakan harta kekayaan yang fantastis ini memperkuat dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran Bisnis Alat Tes SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR) bersama dengan PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Tidak tanggung-tanggung, 2 perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT. Toba Sejahtra dan PT. Toba Bumi Energi tercatat mengantongi 242 lembar.
Ketua DPD IMM Prov. Kepulauan Riau mengatakan, Lonjakan kenaikan harta kekayaan para pejabat di pemerintah tentu sangat tidak etis dimana banyak masyarakat yang hidup kesusahan dimasa pandemi covid-19 yang melanda negri ini. Maka dari itu kami meminta kepada KPK untuk menelusuri sumber keuangan dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meninjau kembali jabatan Menteri Luhut Binsar Panjaitan.(red)
