BUP Karimun Siap Bersinergi Dengan Swasta Kelola Malarko

Tanjung Balai Karimun, – PT Karya Karimun Mandiri (KKM) selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemerintah Kabupaten Karimun menyatakan siap mengelola pelabuhan peti kemas Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, bersinergi dengan pihak swasta.

“Kita siap kalau Kementerian Perhubungan meminta kita untuk mengelolanya. Kita juga siap bersinergi dengan pihak swasta dalam mengelola pelabuhan itu nantinya,” kata Direktur PT KKM Syahrizal di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Syahrizal menyambut baik pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke Karimun beberapa waktu lalu, bahwa pembangunan dan pengelolaan pelabuhan peti kemas Malarko akan dikerjasamakan antara pemerintah, BUMD dan swasta.

Dia menyebutkan sedangkan mempersiapkan berkas perizinan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Malarko, sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

”Namun yang terpenting, kita berharap adanya kemudahan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan dalam pengurusan perizinan yang dibutuhkan,” katanya.

PT KKM selaku BUMD Karimun, menurut, dia telah membuat beberapa terobosan dalam mengelola beberapa pelabuhan antarpulau, termasuk juga pelabuhan kargo dan roro Parit Rempak.

Dengan diserahkannya pengelolaan Malarko, menurut dia, eksistensi BUP makin kuat dalam menggarap sektor jasa kemaritiman, khususnya bidang kepelabuhan, apalagi Malarko diproyeksikan sebagai pelabuhan peti kemas mini untuk kebutuhan pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas atau “Free Trade Zone”.

“Ini menjadi harapan bagi kami untuk melakukan ekspansi dan memperluas unit usaha,” kata dia.

Selain mengelola Pelabuhan Malarko, Syahrizal juga berharap pemerintah pusat juga menyerahkan pengelolaan jasa kepelabuhanan di sisi laut, seperti jasa pandu, tunda dan labuh jangkar di sekitar perairan depan Pelabuhan Malarko.

“Kita optimistis potensi pendapatan makin besar dan tentunya akan menambah pundi-pundi ke kas daerah. Dan yang jelas, perekonomian makin tumbuh karena terjadi lalu lintas barang dari luar maupun ke Karimun,” tuturnya.

Terpisah, anggota DPRD Karimun dari Fraksi PAN Sri Rezeki mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah menuntaskan pembangunan pelabuhan Malarko yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp200 miliar, namun mangkrak sejak 2012.

“Kita tentu mendorong pelabuhan itu bisa selesai dan dimanfaatkan sehingga anggaran yang sudah dihabiskan tidak terbuang sia-sia. Dan kita lebih mendukung lagi kalau pelabuhan itu dikelola BUP,” katanya.

Sri Rezeki mengharapkan BUP menjadi pioner dalam menjemput peluang pengembangan usaha, serta bisa menangkap peluang untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sekot jasa kepelabuhanan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan butuh anggaran sekitar Rp200 miliar untuk menuntaskan pembangunan Pelabuhan Malarko.

Menhub mengatakan pembangunan Pelabuhan Malarko dilakukan dengan pola Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) antara pemerintah yang dikerjasamakan dengan BUMD, dan BUMD bekerja sama dengan pihak swasta.

“Pihak swastanya kalau bisa lebih dari satu,” kata Menhub yang menjanjikan Pelabuhan Malarko sudah diresmikan pada akhir 2021. (Ant)